NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal: Legalitas Usaha Mikro
Banyak pelaku usaha rumahan menunda mengurus izin karena mengira prosesnya mahal dan berbelit. Padahal untuk usaha mikro, sebagian pengurusan dirancang sederhana dan ada yang tidak dipungut biaya. Masalahnya, ada tiga dokumen yang sering tertukar: NIB, PIRT, dan sertifikat halal. Ketiganya punya fungsi dan lembaga penerbit yang berbeda. Artikel ini menjelaskan perbedaannya dan urutan mengurusnya. Aturan dan sistem dapat berubah, jadi selalu cocokkan dengan situs resmi sebelum mengajukan.
Perbedaan ketiganya
| Dokumen | Fungsi | Siapa yang perlu | Pintu pengurusan |
|---|---|---|---|
| NIB (Nomor Induk Berusaha) | Identitas usaha dan dasar legalitas | Semua jenis usaha, termasuk usaha rumahan | OSS di oss.go.id |
| SPP-IRT (sering disebut PIRT) | Izin edar pangan olahan produksi rumah tangga | Usaha makanan atau minuman kemasan yang dijual luas | Dinas kesehatan kabupaten/kota, terhubung dengan OSS |
| Sertifikat halal | Jaminan kehalalan produk | Produk yang wajib bersertifikat halal sesuai ketentuan bertahap | BPJPH lewat sistem SiHalal |
Perhatikan bahwa NIB bukan izin edar pangan, dan sertifikat halal bukan pengganti PIRT. Produk makanan kemasan rumahan bisa memerlukan ketiganya.
NIB: kapan perlu dan bagaimana mengurusnya
NIB diurus lewat sistem OSS (Online Single Submission) di oss.go.id. Untuk usaha mikro dengan risiko rendah, NIB berlaku sebagai legalitas usaha dan pendaftarannya tidak dipungut biaya. Waspadai calo atau situs yang meminta bayaran untuk "mengurus NIB"; Anda bisa mengurusnya sendiri.
Gambaran alurnya:
- Siapkan KTP, nomor ponsel, dan email aktif. Pilih jenis pelaku usaha perseorangan bila Anda berusaha sendiri.
- Buat akun di oss.go.id dan lengkapi data diri.
- Isi data usaha: nama usaha, alamat, modal, dan bidang usaha yang dipilih menurut kode KBLI (klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia). Pilih kode yang paling sesuai dengan kegiatan Anda.
- Sistem akan menentukan tingkat risiko usaha. Ikuti instruksi pada layar, termasuk pernyataan yang diminta.
- Unduh NIB setelah terbit. Simpan salinan digital dan cetak.
NIB berguna untuk membuka rekening usaha, mengajukan kredit atau program pemerintah untuk UMKM, mendaftar sebagai penyedia di platform jual beli tertentu, dan sebagai syarat pengurusan izin lanjutan seperti PIRT dan halal.
PIRT: untuk pangan olahan rumahan
SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) diperlukan bila Anda memproduksi pangan olahan di rumah, mengemasnya, dan menjualnya di luar penjualan langsung, misalnya ke toko, reseller, atau lewat marketplace. Penerbitnya adalah pemerintah kabupaten atau kota melalui dinas kesehatan, dan kini prosesnya terhubung dengan OSS.
Gambaran alurnya:
- Miliki NIB terlebih dahulu.
- Pastikan jenis pangan Anda boleh diproduksi rumahan. Pangan tertentu yang berisiko tinggi tidak termasuk kategori IRT. Tanyakan daftarnya ke dinas kesehatan setempat.
- Ikuti penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan dinas kesehatan. Penyuluhan ini membahas kebersihan, cara produksi yang baik, dan pelabelan.
- Ajukan permohonan sesuai alur yang ditetapkan. Petugas dapat memeriksa tempat produksi Anda.
- Setelah disetujui, Anda mendapat nomor izin yang dicantumkan pada label kemasan.
Label kemasan harus memuat informasi dasar seperti nama produk, komposisi, berat bersih, nama dan alamat produsen, tanggal kedaluwarsa, dan nomor izin. Karena rincian label bisa berbeda, minta panduan dari dinas kesehatan.
Tidak semua usaha makanan memerlukan PIRT. Jualan lauk matang yang dikonsumsi hari itu atau kue pesanan antar langsung ke tetangga biasanya berbeda perlakuannya dengan makanan kemasan tahan lama. Bila ragu, tanyakan ke puskesmas atau dinas kesehatan di wilayah Anda.
Sertifikat halal: kewajiban bertahap
Penyelenggara jaminan produk halal adalah BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) di bawah Kementerian Agama. Kewajiban bersertifikat halal diberlakukan bertahap, dimulai dari makanan, minuman, dan hasil sembelihan. Tenggat bagi usaha mikro dan kecil telah beberapa kali menjadi pembahasan, sehingga sebaiknya Anda memeriksa pengumuman terbaru di bpjph.halal.go.id dan jangan hanya mengandalkan kabar dari media sosial.
Untuk usaha mikro dan kecil tersedia jalur pernyataan pelaku usaha (self-declare) lewat program yang dikenal sebagai SEHATI, dengan syarat tertentu. Beberapa syarat yang lazim dibahas antara lain produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan halal, proses produksi sederhana, dan adanya pendampingan proses produk halal oleh pendamping resmi. Kuota dan ketentuan gratis atau tidaknya dapat berubah, jadi periksa di BPJPH.
Gambaran alurnya:
- Siapkan NIB, daftar bahan beserta bukti kehalalannya (misalnya logo halal pada kemasan bahan), dan penjelasan proses produksi.
- Buat akun pelaku usaha di SiHalal dan isi data produk serta bahan.
- Pendamping proses produk halal memverifikasi data dan kondisi produksi Anda.
- Berkas diperiksa dan ditetapkan kehalalannya oleh pihak yang berwenang.
- Setelah sertifikat terbit, cantumkan label halal sesuai ketentuan yang berlaku.
Urutan yang disarankan
- Urus NIB lebih dulu karena menjadi dasar yang lain.
- Bila jual pangan kemasan, lanjutkan ke SPP-IRT.
- Ajukan sertifikat halal sesuai kewajiban produk Anda.
- Catat tanggal masa berlaku tiap dokumen supaya tidak lupa memperpanjang atau memperbarui.
Daftar periksa berkas
Siapkan dari awal supaya tidak bolak-balik.
- KTP dan nomor ponsel serta email aktif yang benar-benar Anda pegang.
- Foto tempat usaha dan dapur produksi yang bersih dan rapi.
- Nama produk, daftar bahan lengkap dengan merek, dan alur pembuatan singkat.
- Contoh desain label kemasan.
- Bukti kehalalan bahan, misalnya foto kemasan bahan yang berlogo halal, untuk bahan yang memerlukannya.
- Catatan pelatihan atau penyuluhan yang pernah diikuti.
Jika Anda bingung mengisi data, datangi dinas koperasi dan UMKM, dinas kesehatan, atau pendamping UMKM setempat. Pendampingan dari instansi resmi umumnya tidak memungut biaya, tetapi tanyakan dulu sebelum menyerahkan data.
Mengapa legalitas membantu usaha
Legalitas bukan sekadar kewajiban administrasi. NIB memudahkan Anda mengajukan pembiayaan di bank, mendaftar program pelatihan, dan mendapat kepercayaan pelanggan dari instansi atau kantor yang memesan konsumsi. Nomor izin pangan dan label halal menambah rasa aman pembeli, apalagi bila Anda ingin menitip produk di toko atau menjual di marketplace yang meminta bukti izin. Selain itu, dengan dokumen lengkap Anda tidak panik ketika ada pemeriksaan atau permintaan dari pembeli besar.
Kesalahan umum
- Membayar calo untuk dokumen yang bisa diurus sendiri.
- Mencantumkan logo halal atau nomor izin tanpa benar-benar memilikinya.
- Mengganti bahan baku tanpa memperbarui data halal dan label.
- Memilih kode KBLI yang tidak sesuai kegiatan sebenarnya.
- Menunggu sampai ada pemeriksaan baru mengurus.
Pertanyaan yang sering muncul
Apakah NIB wajib untuk jualan kecil di rumah?
Secara aturan, kegiatan usaha pada dasarnya perlu terdaftar. Karena gratis dan prosesnya daring, tidak ada alasan kuat menundanya, terlebih bila Anda ingin membuka akses pembiayaan.
Berapa biaya mengurus PIRT?
Biaya dan kebijakan bisa berbeda antar daerah dan berubah dari waktu ke waktu. Tanyakan langsung ke dinas kesehatan kabupaten atau kota Anda, dan hindari pihak yang menjanjikan "jadi cepat" dengan tarif tinggi.
Apakah warung nasi perlu sertifikat halal?
Makanan dan minuman termasuk kelompok yang diwajibkan secara bertahap. Cek ketentuan dan tenggat terbaru di BPJPH untuk jenis usaha Anda.
Bagaimana kalau usaha saya belum menghasilkan banyak?
Legalitas tetap bisa diurus bertahap. Mulailah dari NIB, dan pastikan pembukuan sederhana sudah berjalan agar usaha siap bila ingin mengajukan pembiayaan.
